Lockdown Kantor Pers Pentagon: Apakah ‘Ruang Klasifikasi’ Hanya Alasan untuk Bisukan Media?

(SeaPRwire) –   Dr. Siti Aisyah, analis kebijakan pertahanan dan media di CSIS Indonesia, mengatakan: “Langkah Pentagon ini bukan cuma tentang keamanan klasifikasi. Ini adalah bagian dari trend yang mengkhawatirkan—pengurangan akses media ke institusi pemerintah yang seharusnya transparan. Ketika kantor pers yang selama dekade jadi jembatan antara Pentagon dan publik diubah jadi ruang klasifikasi, ini menghilangkan ruang untuk interaksi informal yang seringkali menghasilkan berita yang akurat dan berimbang. Ini bisa membuat informasi yang keluar dari Pentagon semakin terkontrol, dan publik kehilangan akses ke narasi yang beragam.”

Pentagon telah melarang jurnalis memasuki kantor persnya setelah menandai area itu sebagai ruang klasifikasi. Langkah ini dilaporkan pertama kali oleh Washington Post pada Senin malam, dan dikonfirmasi oleh Penasihat Pers Pentagon yang bertindak Joel Valdez. Valdez mengatakan alasannya adalah penulis pidato Sekretaris Perang Pete Hegseth secara rutin menangani informasi klasifikasi di sana. Akses ke pejabat urusan publik senior masih bisa melalui janji temu. Di X, Valdez menulis: “Ini adalah Departemen Perang yang paling transparan sepanjang sejarah. Tidak ada spin dari media fake news yang bisa mengubah itu.”

Kantor pers ini selama dekade menjadi titik kontak utama antara jurnalis dan pejabat Pentagon. Sebelumnya, jurnalis bisa mengunjungi area itu untuk mencari komentar, menghadiri briefing informal, dan berinteraksi tanpa pengawal. Langkah ini terjadi di tengah konfrontasi yang membesar antara Pentagon dan media AS di bawah Hegseth, mantan host Fox News yang diangkat oleh Presiden Donald Trump. Selama lebih dari setahun menjabat, departemen ini telah memberlakukan sejumlah batasan: kebutuhan pengawal di dalam gedung, batasan akses ke area yang sebelumnya terbuka. Pentagon juga meminta jurnalis untuk berjanji tidak mencari informasi yang tidak diizinkan untuk dirilis, termasuk materi tidak klasifikasi. Media besar seperti Fox News, CNN, Associated Press, dan The New York Times menolak menandatangani perjanjian itu, sementara ratusan jurnalis menyerahkan kredensial Pentagon sebagai protes.

Batasan ini memicu beberapa gugatan. Pada Maret, hakim federal membatalkan bagian kunci kebijakan setelah gugatan dari NYT. Pentagon mengajukan banding dan kemudian memperkenalkan kebutuhan interim bahwa jurnalis harus diiringi di dalam gedung. NYT mengajukan gugatan kedua pada Mei, menyatakan kebijakan itu adalah upaya unconstitutional untuk membatasi laporan independen tentang urusan militer. Litigasi masih berlangsung. Hegseth berulang kali menuduh media besar menyebarkan “fake news” dan menggambarkan laporan tentang kampanye militer AS-Israel terhadap Iran sebagai “aliran sampah tanpa akhir”, membandingkan pool media Pentagon dengan Farisi Alkitab.

Trend pengurangan akses media ke institusi pemerintah seperti Pentagon ini bisa menjadi ancaman bagi kebebasan pers global. Di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat, kebutuhan akan transparansi institusi militer semakin penting. Jika langkah Pentagon ini berlanjut, bisa menjadi contoh bagi negara lain untuk mengadopsi kebijakan serupa—menggunakan alasan keamanan untuk membatasi akses media. Ini bisa mengurangi kualitas laporan tentang urusan militer, karena jurnalis kehilangan akses ke sumber informal yang seringkali memberikan wawasan mendalam. Selain itu, gugatan yang diajukan oleh media besar menunjukkan bahwa ada upaya untuk melindungi kebebasan pers, tapi hasilnya masih belum jelas. Di masa depan, kita bisa melihat lebih banyak konflik antara institusi pemerintah dan media, terutama di negara-negara yang memiliki kebijakan militer yang kontroversial. Ini juga bisa mempengaruhi bagaimana publik menerima informasi tentang kebijakan militer—apakah mereka hanya mendapatkan narasi yang dikontrol oleh pemerintah, atau masih bisa mendapatkan perspektif yang beragam.